Tentang Kami

Kami berupaya memberikan yang terbaik.




Dengan komitmen kami mewujudkan BKPSDM sebagai Organisasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kepegawaian Daerah, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik.

Sejarah


      Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pembentukan BKPSDM mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden RI. Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Visi

"Mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan"

Misi

"Terwujudnya BKPSDM sebagai Organisasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kepegawaian Daerah"

Visi & Misi


Kedudukan, Tugas & Fungsi


  • KEDUDUKAN
    1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
    2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
  • TUGAS DAN FUNGSI

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

    Dalam melaKsanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mempunyai fungsi :

    1. Penyusunan Renstra, RKA dan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

    2. Perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan daerah bidang kepegawaian sesuia norma, standar dan prosedur yang ditetapkan;

    3. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan manajemen PNS berbasis kompetensi;

    4. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengkoordinasian pelaksanaan pemutakhiran kualitas pelayanan dan penyajian data PNS daerah berbasis IT dan komunikasi;

    5. Penyelenggaraan dan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan tata naskah/arsip kepegawaian;

    6. Penetapan kebijakan fasilitasi dan kerja sama/kemitraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kediklatan;

    7. Penyelenggaraan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kesistiman;

    8. Pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi teknis kepada Bupati mengenai pengembangan sumber daya manusia aparatur sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah kabupaten;

    9. Perumusan, penyusunan, pengelolaan dan penetapan usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran;

    10. Pelayanan dan pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten;

    11. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten;

    12. Penyiapan dan pelaksanaan admi nistrasi usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);

    13. Perumusan dan pelaksanaan usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta, dan pengabdian;

    14. Perumusan, penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS;

    15. Perumusan, penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;

    16. Penyiapan dan pelayanan administrasi usulan pengengkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten;

    17. Pengelolaan dan pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten;

    18. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama KORPRI;

    19. Pelaksanaan kegiatan usaha, kesejahteraan dan bantuan hukum dan sosial KORPRI;

    20. Pelaksanaan pemberian tanda kehormatan, tanda jasa dan kesejahteraan PNS;

    21. Pelaksanaan proses administrasi usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun; 

    22. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan disiplin ASN;

    23. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

    24. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Manajemen Kepegawaian;

     

    25. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

  • KEPALA BADAN

    (1)Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah;

    (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

    a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;

    b. Perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan program bidang  kepegawaian daerah;

    c. Pengkoordinasian, pengujian, dan penilaian kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;

    d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan jabatan fungsional;

    e. Pembinaan dan pe ngarahan personalia, perlengkapan, keuangan dan dokumen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    f. Pengkoordinasian kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, Instansi Pemerintah, swasta dan atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

     

    g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

  • SEKRETARIS

    (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

    a. Penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai lingkup tugasnya;

    b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan antar bidang;

    c. Pengkoordinasian dan pelaksnaan kerjasama antar bidang;

    d. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan;

    e. Pengelolaan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    f. Pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;

    g. Pengelolaan perlengkapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    h. Pengkoordinasian penyusunan laporan Asset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    j. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

    k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya;

  • SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

    Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bagian perencanaan dan keuangan;

    d. Menghimpun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    e. Mengordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    f. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    g. Mempersiapkan penngajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    h. Menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    i. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    j. Menghimpun bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    k. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

    m. Pelaporan dan Pertanggungjawaban tugas Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan; dan

    n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

  • SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

    Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai denngan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bagian umum dan kepegawaian;

    d. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan dan dokumentasi serta keprotokoleran;

    e. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

    f. Melaksanakan proses cuti ASN;

    g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban tugas sub bagian umum dan kepegawaian;

    h. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan

    i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

  • BIDANG MUTASI

    (1) Bidang  Mutasi  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Mutasi Jabatan, Penempatan, Pemindahan, Informasi Kepegawaian dan Kenaikan Pangkat serta  melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1 ) Bidang  Mutasi mempunyai  fungsi  :

    a. Penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai lingkup tugasnya;

    b. Pelaksanaan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Penyusunan bahan kebijakan mutasi, promosi dan kepangkatan pejabat struktural dan fungsional;

    d. Pelaksanaan kebijakan mutasi, promosi dan kepangkatan pejabat struktural dan fungsional;

    e. Penyusunan rencana seleksi calon pejabat struktural dan fungsional;

    f. Pelaksanaan seleksi calon pejabat struktural;

    g. Pelaksanaan pemindahan dan penempatan ASN;

    h. Pelaksanaan proses mutasi jabatan struktural dan fungsional;

    i. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

    j. Pelaksanaan peremajaan data kepegawaian; dan

    k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

  • SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

    Sub  Bidang  Mutasi dan Promosi mempunyai tugas  :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai denngan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang mutasi dan promosi;

    d. Melaksanakan seleksi pimpinan tinggi;

    e. Memproses  usulan penempatan dan pemindahan pegawai.

    f. Memproses hasil rapat BAPERJAKAT tentang promosi, mutasi dan demosi serta pemberhentian dalam  jabatan Struktural.

    g. Memproses administrasi dan menyiapkan pelantikan jabatan struktural dan fungsional; dan

    h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

  • SUB BIDANG KEPANGKATAN

    Sub  Bidang  Kepangkatan   mempunyai tugas  :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai denngan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang Kepangkatan;

    d. Memproses  usulan kenaikan pangkat struktural dan fungsional;

    e. Melaksanakan verifikasi atas penetapan angka kredit pejabat fungsional;

    f. Memproses pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional;

    g. Memproses usulan kenaikan gaji berkala PNS; dan

    h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

  • SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

    Sub  Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas  :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai denngan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang data dan Informasi;

    d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

    e. Memutakhirkan data melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK ) Online;

    f. Peremajaan Arsip Data Kepegawaian secara berkala;

    g. Penyajian Data Statistik Kepegawaian; dan

    h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

  • BIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN

    (1) Bidang  Pengadaan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas  Badan Kepegawaian Daerah di bidang Pengadaan ASN, Kesejahteraan dan Pensiun serta  melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1 ) Bidang  Pengadaan dan Pensiun  mempunyai  fungsi  :

    a. Penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai lingkup tugasnya;

    b. Pelaksanaan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai;

    d. Penyusunan rencana seleksi penerimaan ASN;

    e. Pelaksanaan pensiun ASN;

    f. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KORPRI; dan

    g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  tugas dan fungsinya;

  • SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

    Sub  Bidang  Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas  :

    a.Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang Formasi dan Pengadaan;

    d. Menyusun usulan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK;

    e. Melaksanakan seleksi penerimaan ASN;

    f. Melaksanakan pengakatan CPNS;

    g. Melaksanakan pengakatan CPNS menjaadi PNS;

    h. Melaksanakan sumpah janji PNS; dan

    i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  tugasnya.

  • SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENSIUN

    Sub  Bidang  Kesejahteraan dan Pensiun  mempunyai tugas  :

    a.Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang Kesejahteraan dan Pensiun;

    d. Melaksanakan pembinaan persiapan pensiun PNS;

    e. Melaksanakan proses administrasi usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun;

    f. Melaksanakan proses usulan KARPEG, KARIS/KARSU, Taspen dan TAPERUM;

    g. Memproses pemberian tanda kehormatan, tanda jasa dan kesejahteraan PNS; dan

    h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

  • SUB BIDANG FASILITASI PROFESI ASN

    Sub  Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas  :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai denngan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang Fasilitasi Profesi ASN;

    d. Menyusun dan merencanakan Fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);

    e. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berhubungan dengan profesi ASN;

    f. Mengelola kegiatan keorganisasian ASN untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;

    g. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;

    h. Melaksanakan dan memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan psikologis bagi ASN di bidang kepegawaian;

    i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

  • BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

    (1) Bidang  Pengembangan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas  Badan Kepegawaian Daerah di bidang Pengembangan Aparatur dan Pembinaan serta  melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1 ) Bidang  Pengembangan dan Pembinaan mempunyai  fungsi  :

    a. Penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai lingkup tugasnya;

    b. Pelaksanaan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Penyusunan kebijakan dibidang pembinaan dan disiplin;

    d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan disiplin;

    e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepegawaian;

    f. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin;

    g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

    h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

  • SUB BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR

    Sub  Bidang  Pengembangan Aparatur mempunyai tugas  :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan studi IPDN bagi lulusan sekolah tingkat menengah;

    d. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang Pengembangan Aparatur;

    e. Melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;

    f. Memproses izin dan tugas belajar ASN;

    g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

  • SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN

    Sub  Bidang  Pembinaan dan Disiplin mempunyai tugas  :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai denngan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang Pembinaan dan Disiplin;

    d. Melaksanakan pembinaan ASN;

    e. Merekomendasikan penilaian SKP;

    f. Mengkoordinasikan pelaporan harta kekayaan ASN;

    g. Melaksanakan disiplin ASN;

    h. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi penjatuhan hukuman disiplin pada SKPD;

    i. Melaksanakan dan pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin ASN;

    j. Memproses izin perkawinan dan perceraian ASN;

    k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  tugasnya.

     

  • SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

    Sub  Bidang  Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas  :

    a. Menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

    b. Melaksanakan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai denngan lingkup tugasnya;

    c. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan sub bidang Pendidikan dan Pelatihan;

    d. Menyusun kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional;

    e. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional;

    f. Menyusun analisis kebutuhan diklat;

    g. Menyusun rencana penyelenggaraan diklat;

    h. Melaksanakan seleksi calon peserta diklat;

    i. Melaksanakan kerjasama koordinasi dan kemitraan pelaksanaan diklat;

    j. Melaksanakan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan diklat;

    k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.